Cirebon (INTARTA) – Kementerian Koperasi dan Upaya Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) menyebutkan Kota Cirebon bisa menjadi salah satu pusat pengembangan UMKM di Jawa Barat, terutama menjadi jalur pertama untuk ekspor produk dari pengusaha mikro dan kecil.
“Kita tadi sarankan agar Kota Cirebon bisa memfokuskan menjadi pusat jasa, untuk mengonsolidasi UMKM di (wilayah aglomerasi) Cirebon Raya,” ucap Asisten Deputi Pengembangan dan Wilayah Rantai Pasok Kemenkop-UKM Ali Alkatiri di Cirebon, Jumat.
Ali memaparkan luas wilayah Kota Cirebon tergolong kecil, sehingga kurang cocok bila dikembangkan menjadi daerah pusat produksi untuk kegiatan industri.
Oleh karenanya, ucap dirinya, kota tersebut dapat mengoptimalkan perannya menjadi agregator yang mengakomodir pelaku UMKM membuka pangsa pasar baru hingga produk mereka dapat dikirim ke luar negeri.
Ia mengutarakan kinerja tersebut sedang direalisasikan lewat Cirebon Extrade Hub, yaitu sebuah Strategi yang mendukung aktivitas ekspor produk UMKM dengan memanfaatkan jaringan pekerja migran asal Indonesia.
“Ada satu hal yang menarik tentang ekspor trading hub. Ini menjadi hub logistiknya karena Kota Cirebon ini luasnya kecil, artinya susah untuk menjadi pusat produksi,” ujarnya.
Ali menjamin Kemenkop-UKM mendukung Strategi tersebut serta siap mengawal pelaksanaannya, sehingga bisa memfasilitasi lebih banyak produk UMKM yang diekspor.
Menurut dirinya, Strategi semacam ini termasuk langkah fundamental untuk mendepak pelaku UMKM naik kelas, baik dari aspek kuantitas produksi maupun peningkatan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan.
“Kalau Kota Cirebon ini jadi konsolidator atau agregator dari produk UMKM, maka ini menjadi langkah fundamental. Kita sudah koordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mereka siap untuk masuk ke ekosistem ini,” tuturnya.
Ali menekankan pemerintah pusat selalu memprioritaskan untuk memberdayakan pelaku UMKM di daerah, agar bisa mengembangkan bisnis ke level lebih tinggi.
Sejumlah Strategi, lanjut dirinya, sudah banyak digulirkan pemerintah pusat yang salah satunya adalah memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus dokumen perizinan sebagaimana Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lainnya.
“Pemerintah telah memfasilitasi masing-masing pelaku upaya mikro, kecil dan menengah untuk berkembang karena kalau kita bicara Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kita, itu sekitar 61 persen disupport oleh UMKM,” ucap dirinya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman menambahkan terdapat empat negara yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan yang menjadi target utama pelaksanaan Strategi Cirebon Extrade Hub.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendampingi para pelaku UMKM supaya produk-produk mereka dapat dipasarkan secara masih di luar negeri.
“Kita tidak hanya fokus pada UMKM binaan kita yang jumlahnya lebih dari 2.000 pelaku upaya. Kendatipun kita juga ingin membuka ruang seluas-luasnya untuk UMKM lainnya agar bisa mengikuti Strategi ini,” ucap dirinya.***
